Apartheid di Batavia

26 Juli 1732. Hari ini, 275 tahun silam, VOC mengeluarkan ordonansi yang memecah orang-orang Melayu di Batavia ke dalam dua kelompok. Tidak cukup itu saja, dua kelompok besar Melayu di Batavia tidak dibiarkan dipimpin mereka sendiri, tetapi ditempatkan di bawah Komisi Khusus.

Keputusan untuk memecah kelompok orang-orang Melayu di Batavia diambil VOC yang mulai khawatir akan makin banyak dan kuatnya komunitas orang-orang Melayu di Batavia.

Melayu yang dimaksud dalam ordonansi Belanda itu merupakan orang-orang yang berasal dari Sumatera, terbanyak dari wilayah selatan Sumatera. Orang-orang Melayu ini dipimpin oleh tokoh Melayu yang cukup disegani di Batavia yang bernama Inceh Hidup.

Untuk memastikan bahwa ordonansi pemisahan orang-orang Melayu di Batavia berlangsung dengan tertib dan tak memunculkan masalah, VOC akhirnya menunjuak Inceh Hidup sebagai syahbandar dengan harapan mampu mengendalikan orang-orang Melayu melalui pemimpinnya.

Sebagai yahbandar, Inceh sendiri diberi kekuasaan yang bisa dibilang luas. Dia diberi wewenang untuk memeriksa semua kapal yang keluar masuk untuk mencegah pencurian, penipuan, dan perbuatan lain yang merugikan karyawan VOC”. Untuk pekerjaan itu, Inceh diberi hak untuk mengambil sepertiga dari barang-barang ilegal yang berhasil ia sita.

Dengan memberi wewenang Inceh untuk melindungi kerugian yang bisa dialami oleh pegawai-pegawai VOC dan memberinya kompensasi, VOC secara tak langsung menempatkan Inceh dalam posisi tak ubahnya sebagai kepala keamanan.

Kecurigaan VOC pada orang-orang Melayu tidak lantas berkurang. Pada 21 Juni 1758, VOC mengeluarkan ordonansi yang melarang “mengenakan pakaian Melayu bagi siapa pun yang tidak berada di bawah kekuasaan pemimpin Melayu, tidak diakui sebagai Melayu dan atau tidak bersikap seperti Melayu”.

Tidak jelas benar seperti apa yang dianggap bersikap Melayu atau bukan dalam ordonansi itu. Yang jelas, ordonansi itu lagi-lagi mengutarakan dengan kuat kecemasan VOC terhadap pembauran dan persatuan di kalangan orang-orang Melayu di Batavia.

Tapi VOC tak hanya curiga dengan orang-orang Melayu. Kedatangan orang-orang dari Ambon, Bugis, Makasar, Buton, Bali, Flores, Sumba, Sumbawa dan Bima pun tak luput dari prasangka rasial itu. Kelompok-keompok etnis itu dipilah-pilah juga dengan segala cara, termasuk dengan menggunakan kriteria agama.

Orang-orang Ambon di Batavia dipisah ke dalam kelompok “Ambon-Islam” dan “Ambon-Kristen”. Perlakuan yang lebih rigid dan ketat diberikan VOC kepada kelompok “Ambon-Islam”. Mereka tak boleh tinggal di luar daerah yang telah ditetapkan. Siapa pun anggota kelompok “Ambon-Islam” yang berani keluar dari daerahnya pada malam hari akan dicambuk sebanyak 50 kali. Mereka juga dilarang berbicara kepada perempuan Kristen dan dilarang pula beribadah di hadapan orang non-muslim.

Tetapi pelan tapi pasti, VOC tak mampu lagi membendung pembauran lintas etnis. Ketika VOC mengeluarkan ordonansi Oktober 1788, VOC menyebut semua etnis itu sebagai “Bangsa-bangsa Timur” (Oostersche Natien) . Inilah kali pertama etnis-etnis yang beragam di Batavia disebut dalam satu sebutan saja.

Apa yang disebut ordonansi sebagai “Bangsa-bangsa Timur” itu meliputi semua penduduk di sekitar Batavia dan sekitarnya yang berada di wilayah Nusantara, yakni Melayu, Jawa, Bugis, Bali, Makasar, Buton, Bima, dll. Hitung-hitungan paling konservatif menyebutkan mereka berjumlah 15 ribu orang, separuh lebih dari jumlah penduduk Batavia yang berjumlah 27 ribu orang.

Apa yang dipertontonkan oleh serangkaian kebijakan Belanda yang rasialis itu menunjukkan bahwa apa yang disebut politik apartheid di Afrika Selatan ternyata pernah ada di Nusantara. Persamaan mendasar dari Nusantara dan Afrika Selatan terletak pada fakta bahwa keduanya adalah dua tanah jajahan terbesar negeri Belanda.