Pancakrida

11 Juli 1968. Hari ini, 39 tahun silam, Presiden Soeharto melantik Kabinet Pembangunan I. Kabinet ini menjadi kabinet pertama setelah Soeharto secara resmi dilantik oleh MPRS sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968.

Kabinet Pembangunan diberi amanat oleh MPRS untuk melanjutkan tugas-tugas Kabinet Ampera. Ada lima tugas pokok yang diemban yang dikenal dengan nama “Pancakrida”.

Salah dua tugas terpenting itu adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang hancur pasca kepemimpinan Presiden Soekarno dan menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Selain itu, Kabinet juga diberi tugas untuk menggelar Pemilu paling lambat pada 5 Juli 1971 dan mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan cara mengikis habis apa yang oleh MPRS disebut sebagai “sisa-sisa G.30.S/PKI dan setiap rongrongan dan pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945”.

Poin terakhir itu yang membuat Presiden Soeharto merasa perlu untuk rangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Pada saat yang bersamaan, Presiden Soeharto juga tetap memegang jabatan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) yang dipegangnya sejak 10 Oktober 1966. Lembaga ini baru dibubarkan pada 1988 dan diganti dengan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas).

Tugas untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi serta menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) itu pula kiranya yang membuat Presiden Soeharto merasa perlu untuk membentuk Tim Ahli Ekonomi berjumlah delapan orang yang diketuai Prof. Widjojonitisastro.

Kendati hanya diberi tugas untuk untuk mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia dan memberi pertimbangan masalah ekonomi kepada Presiden, tim ini bekerja lebih dari sekadar itu.

Tim inilah yang nota bene menyusun cetak biru program perekonomian Orde Baru sejak Seminar Seskoad II di Bandung pada 1966. Nama-nama seperti Prof Widjojo Nitisastro, Prof Mohammad Sadli, Prof Sarbini Sumawinata, Prof Soebroto, dan Prof Emil Salim yang kemudian menjadi anggota Tim Ahli Ekonomi sudah mulai dekat dengan Presiden Soeharto sejak momen ini.

Ada empat poin pokok yang dirumuskan tim ini yang menjadi penentu arah pengelolaan ekonomi Indonesia selama 25 tahun. Pertama, kebijakan ekonomi makro yang meliputi anggaran berimbang, kebijakan moneter dan perbankan yang hati-hati dan menjadikan ekspor sebagai pendorong pembangunan. Kedua, perombakan struktur ekonomi dari pola ekonomi penghasil bahan mentah menjadi ekonomi industri. Ketiga, kebijakan kependudukan yang bertujuan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan usia harapan hidup dan menaikkan tingkat pendidikan. Keempat, kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas politik.

Di bawah pengaruh tim Widjojo inilah perekonomian Indonesia berubah haluan menjadi lebih liberal dan mengikuti mekanisme pasar. Tim ini pula yang bernegosiasi untuk merestrukturisasi hutang Indonesia yang mencapai US$2,4 miliar yang diwariskan Orde Lama.

Dari sanalah muncul julukan yang tak mengenakkan kepada tim ekonomi Widjojo sebagai “Mafia Berkeley” karena tiga anggota inti tim ini (terutama Widjojo) merupakan alumnus University of California at Berkeley. Julukan yang diberikan David Ransom ini hampir senafas dengan julukan The Chicago Boys yang diberikan pada tim ekonomi Augusto Pinochet di Chile, di mana kabanyakan anggota tim itu berasal dari Universitas Chicago.

Tim inilah yang berhasil merestrukturisasi hutang Indonesia dan dengan cara yang bisa dibilang singkat menstabilkan perekonomian Indonesia. Pengaruh tim ini mulai surut ke belakang seiring makin menguatnya Habibie dan mulai berbisnisnya anak-anak Presiden Soeharto.

Belakangan, orang lebih mudah menyebut tim ekonomi Widjojo ini sebagai Mafia Berkeley yang menjadi peletak dasar dari hutang Indonesia yang menumpuk pasca lengsernya Orde Baru dan buhul dari liberalisme ekonomi di Indonesia.